My Knowlegde

Monday 19 February 2018

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2018


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 /PMK.03/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :  a. bahwa ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT); (read more---)


Download PMK No.9/pmk.03/2018

Thursday 8 February 2018

ENTRY JURNAL


Jurnal (bahasa Inggris Journal) adalah catatan akuntansi permanen yang pertama (book of original entry), yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang di Debet maupun yang di Kredit.

Fungsi

Fungsi jurnal meliputi :
  • Fungsi historis, yaitu jurnal merupakan kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya.
  • Fungsi mencatat, yaitu jurnal merupakan pencatatan yang lengkap terperinci, artinya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa ada yang ketinggalan.
  • Fungsi analisis, yaitu jurnal menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus di Debet maaupun yang di Kredit.
  • Fungsi instruktif, yaitu jurnal merupakan perintah memposting dalam buku besar baik yang di Debet maupun yang di Kredit sesuai hasil analisis dalam jurnal.
  • Fungsi informatif, yaitu jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. 

    [https://id.wikipedia.org/wiki/Jurnal_umum]


Nah udah tau kan pengertian jurnal dan fungsinya itu apa, macam-macam jurnal itu sendiri ada banyak tapi yang saya posting di blog ini hanya beberapa yang dasar dan biasanya dipakai menggunakan metode Perpetual.
 Check this Out 

PT. Suryatin Hartono
bergerak dibidang perdagangan retail telepon seluler berikut adalah transaksi operasional yang terjadi selama Bulan Januari 2016 :

4 Jan   Membeli Handphone merek Google 200 Unit  @ Rp 1.499.000,- Ex PPN
5 Jan   Membeli Handphone merek Adsense 50 Unit @ Rp 2.209.000,- Ex PPN due date 5 Februari 2016
6 Jan   Membeli Perlalatan Kantor 5 Unit Komputer Rp 10.120.000,- dari Non PKP
7 Jan   Menjual 70 Unit Handphone terdiri dari merek Google 56 Unit @ Rp 1.700.000,- dan Adsense 14 Unit @ Rp 2.750.000,- In PPN
12 Jan Membeli Handphone merek Blog 350 Unit @ Rp 8.000.000,- In PPN
15 Jan Menjual Handphone merek Google 100 Unit @ Rp 1.500.000,- due date 15 Februari 2016 Ex PPN
19 Jan Budget Petty cash Rp 500.000,- untuk biaya kirim barang dagang ke Customer
22 Jan Menjual 10 Unit Handphne Merek Blog @ 9.700.000,- In PPN dengan biaya kirim Rp 320.000,- tidak ditanggung Customer
25 Jan Mengasuransikan Stock Persediaan Barang dagang untuk periode 1 Tahun Rp 150.000.000,-
27 Jan Dibayar Tagihan Listrik Rp 207.500,- dan Tlpn Rp 180.000,- Bln Desember 2015 yang sebelumnya sudah diakui.
29 Jan Dibayar Sewa Kantor bulan Januari 2016 Rp 4.000.000,-

Jurnal Umum


Thursday 13 October 2016

Teori Tingkah Laku Konsumen : Analisis Kurva Kepuasan sama BAB 8

Secara historis, teori nilai guna (utility) merupakan teori yang lebih dahulu di kembangkan untuk menerangkan kelakuan individu dalam memilih barang-barang yang akan di beli dan di konsimsinya. Kelemahan penting dari teori nilai guna, yaitu menyatakan kepuasan dalam angka-angka adalah kurang tepat, karena kepuasan adalah sesuatu yang tidak mudah untuk di ukur.
Kurva kepuasan sama suatu yg menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yg sama besarnya . Kurva kepuasan sama akibat dari tingkat penggantian marginal yg semakin kecil tersebut maka kurva kepuasan sama semakin lama semakin kurang kecondongannya . Garis anggaran pengeluaran menunjukan berbagai gabungan barang barang yang dapat di beli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Syarat untuk mencapai kepuasan maksimun dengan diketahui cita rasa konsumen dan berbagai gabungan barang yang dibeli konsumen dapatlah ditunjukkan keadaan dimana konsumen akan mencapai kepuasan maksimum .
Contoh soal :
Ada dua pembeli masuk super market orang pertama keluar supermarket tidak membeli apapun , sedangkan orang kedua keluar supermarket membeli kebutuhannya. Pertanyaannya pembeli yg mana yg dapat mencapai tingkat kepuasan maksimum konsumen ? Jawabannya, tentunya pembeli yg memenuhi kebutuhannya. Pertanyaan betikutnya, mengapa kedua pembeli ada yg bisa membeli dan ada yg tidak bisa membeli ? Jawabannya adalah karena ada kemungkinan sesuai atau tidak sesuainya pendapatan yg dimiliki, harga barang dan selera pembeli (dimana salah satu saja tidak memenuhi  maka tidak akan terjadi transaksi jual beli itu).
·         Kurva kepuasan sama perlu di misalkan bahwa seseorang konsumen hanya akan membeli dan mengkonsumsi dua macam barang saja, contoh yang akan digunakan kedua barang tersebut adalah makanan dan pakaian.
·         Analisis kurva sama (indifference curve) : meliputi gambaran dua macam kurva, yaitu kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Di kembangkan oleh Sr. John R. Hiks untuk menghindari kelemahan dari teori nilai guna (utility).
·         Tingkat penggantian marjinal : menggambarkan besarnya pengorbanan keatas konsumsi suatu barang (makanan) untuk menaikan konsumsi suatu barang lainnya (pakaian) dan pada waktu yang sama tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang diperolehnya.
·         Gabungan makanan dan pakaian yang memberi kepuasan sama gabungan barang makanan, pakaian tingkat penggantianmarginal antara makanan dan pakaian ABCDEFABCDEF.

Gabungan Makanan dan Pakaian yang Memberikan Kepuasan Sama

Gabungan Barang
Makanan
Pakaian
Tingkat Pengganti Marjinal Makanan Dan Pakaian
A
10
2
3/1=3,0
B
7
3
2/1=2,0
C
5
4
1/1=1,0
D
4
5
1,2/1=0,6
E
2,8
7
0,8/3=0,27
F
2
10


·         Tingkat marjinal yang semakin bertambah kecil disebabkan oleh:

1.      Pada waktu konsumen mempunyai sesuatu barang Y yang relatif banyak jumlahnya dan barang X yang relatif sedikit jumlahnya, diperlukan pengurangan konsumsi yang besar keatas barang Y untuk diperoleh satu tambahan barang X, akan tetapi
2.      Semakin banyak barang X yang telah diperoleh, semakin sedikit pengurangan konsumsi barang Y yang harus dilakukan untuk memperoleh satu barang X. Akibat dari tingkat pergantian marginal yang semakin kecil tersebut maka kurva kepuasan semakin lama semakin kurang kecondongannya.

Budget Line (Garis Anggaran Pengeluaran) adalah garis yang menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. (Batas keuangan konsumen untuk membeli).
Pada dasarnya setiap orang pasti menginginkan konsumsi yang banyak dan berkualitas tinggi, karena hal tersebut memang sudah menjadi sifat dasar manusia. Namun, keinginnya tersebut tidakakan selalu terpenuhi karena pengeluaran manusia dibatasi oleh anggaran yang dimiliki. Itulah sebabnya Garis Anggaran sering juga disebut dengan “Kendala Anggaran”.
Contoh:
Tabel 1.Berbagai Kombinasi yang Dapat dipilih Oleh Konsumen
Mie Ayam (mangkuk)
Jus Alpukat (gelas)
UanguntukMembeli Mie Ayam (Rp)
UanguntukMembeli Jus Alpukat (Rp)
Total Pengeluaran (Rp)
0
10
0
50.000
50.000
1
9
5.000
45.000
50.000
2
8
10.000
40.000
50.000
3
7
15.000
35.000
50.000
4
6
20.000
30.000
50.000
5
5
25.000
25.000
50.000
6
4
30.000
20.000
50.000
7
3
35.000
15.000
50.000
8
2
40.000
10.000
50.000
9
1
45.000
5.000
50.000
10
0
50.000
0
50.000

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa terdapat 10 kombinasi konsumsi yang dapat dipilih oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen pasti menginginkan semuanya maksimal (10 mangkuk mie ayam dan 10 gelas jus alpukat) tetapi manusia dibatasi oleh anggarannya yaitu sebesar Rp 50.000,00 sehingga konsumen hanya mampu mengkonsumsi mie ayam dan jus alpukat sesuai 10 kombinasi pada tabel 1 di atas.
Apabila table tersebut digambarkan dalam sebuah kurva, maka kurva tersebut akan mirip dengan kurva permintaan yang memiliki slope negatif. Berikut ini kurva Garis Anggaran tersebut.



Berbagai titik pada garis anggaran mengindikasikan kombinasi konsumen atau trade-off antara dua barang (dalam hal ini adalah mie ayam dan jus alpukat).Ketika seorang konsumen meningkatkan jumlah mie ayam yang dibeli, konsumen tersebut harus mengurangi jumlah jus alpukat yang dibeli dan sebaliknya.
Garis pendapatan Konsumsi adalah garis yang menghubungkan titik-titik kepuasan pada berbagai tingkat pendapatan.


Sedangkan Garis harga konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan perubahan kombinasi dua barang yang akan di beri apabila tingkat harga mengalami perubahan.






Garis Harga Konsumsi

Kondisi keseimbangan konsumen adalah kondisi dimana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi uang yang ada (dalam jumlah tertentu), dipakai untuk mencapai angka kepuasan tertinggi (memaksimalisasi kegunaan) atau tingkat kepuasan tertinggi atau tingkkat kepuasan tertentu dapat dicapai dengan anggaran paling minim(minimalisasi biaya). Secara grafis koondisis keseimbangan tercapai pada saat kurva garis anggaran (menggambarkan tingkat kemampuan) besinggungan dengan kurva indeferensi (menggambarkan tingkat kepuasan).
Tingkat penggantian marginal adalah pengorbanan atas konsumsi suatu barang untuk menaikkan konsumsi suatu barang lainnya. 

Sifatnya: mengganti konsumsi barang

contohnya: saat memenuhi kebutuhan untuk nonton yang relatif banyak jumlahnya dan jajan yang relatif sedikit jumlahnya, diperlukan pengurangan konsumsi nonton yang besar untuk memperoleh satu tambahan untuk jajan. Semakin banyak jajan yang diperoleh maka semakin sedikit pengurangan konsumsi untuk nonton.

Akibat Sifat Tingkat Penggantian Marjinal

o   Konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang itu dan mengurangi konsumsi barang lain ini disebabkan oleh factor efek pengganti.
Contohnya :Jika jaman dahulu masyarakat menggunakan minyak tanah untuk memasak dan sekarang muncullah gas elpiji yang lebih memudahkan masyarakat untuk memasak sehingga membuat masyarakat beralih ke gas elpiji dan mulai mengurangi penggunaan minyak tanah.

o   Perubahan terhadap pendapatan akan selalu menimbulkan sebuah perubahan terhadap permintaan barang maka hal ini di sebabkan oleh factor efek pendapatan.
Contohnya : Misalnya seseorang ingin membeli kemeja , dia memiliki pendapatan sekitar 1 juta perbulan maka dia hanya akan dapat membeli 2 kemeja saja, akan tetapi ketika pendapatannya meningkat otomatis dia akan memiliki hasrat untuk membeli 3 kemeja bahkan bisa membeli 4 buah kemeja sekaligus dalam sebulan.

Kurva kepuasan sama menggambarkan kombinasi dua barang atau yang memberikan suatu tingkat kepuasan tertentu. Sedangkan garis anggaran pengeluaran menggambarkan kombinasi dua barang yang dapat dibeli oleh sejumlah uang tertentu. Dengan demikian pemaksimuman kepuasan yang digambarkan adalah tingkat kepuasan maksimum dari mengkonsumsi dua barang dengan menggunakan sejumlah pendapatan tertentu.


Oleh kelompok 4 . Universitas Pamulang . SAKEI . Post by Suryatin Hartono

Sunday 21 August 2016

Saldo Normal Akuntansi

Saldo Normal Akun adalah klasifikasi terhadap suatu kode perkiraan (akun) yang merupakan salah satu bagian dari prinsip pembukuan berpasangan.

Aktiva : Debet
Kas (D)
Wesel tagih (D)
Piutang Dagang (D)
Cadangan Kerugian Piutang Tak Tertagih (D)
Piutang Karyawan (D)
Piutang Pemegang Saham (D)
Persedian barang dagang (D)
Persediaan dalam Perjalanan (D)
Pembelian (D)
Uang Muka Pembelian (D)
Perlengkapan (D)
Peralatan (D)
Sewa dibayar di muka (D)
Iklan dibayar di muka (D)
Asuransi dibayar di muka (D)
Penyertaan (investasi kepada Perusahaan lain) (D)
PPN Masukan (D)
Uang Muka PPH (D)
Bangunan (D)
Tanah (D)
Mesin (D)
Kendaraan (D)
Akumulasi penyusutan Bangunan (K)
Akumulasi penyusutan Kendaraan (K)
Akumulasi penyusutan Mesin (K)
Akumulasi penyusutan Peralatan (K)
Hak Paten (Trade Mark) (D)
Hak Cipta (Copy Right) (D)
Goodwill (D)

Pasiva : Kredit

Wesel bayar (K)
Hutang usaha atau utang dagang (K)
Biaya yang masih harus dibayar (K)
Pendapatan diterima dimuka (K)
Hutang bank (K)
Hutang hipotek (K)
Hutang obligasi (K)
Hutang Pemegang Saham (K)

PPN Keluaran (K)
Hutang Dividen (K)
Hutang lain-lain (K)

Pendapatan : Kredit

Pendapatan atau Penjualan (K)
Beban Angkut Penjualan (D)
Denda Bayar Lambat (K)
Potongan Penjualan (D)
Pendapatan diluar Usaha (K)
Pendapatan Bunga (K)
Pendapatan Dividen (K)
Pendapatan Lain-lain (K)

HPP : Debet
HPP (D)
Beban Angkut Pembelian (D)
Potongan Pembelian (K)

Beban : Debet

Beban Iklan (D)
Beban Asuransi (D)
Beban Sewa (D)
Beban Air, LIstrik, Telepon (D)
Beban ATK (D)
Beban Perlengkapan (D)
Beban Akumulasi Penyusutan Mesin (D)
Beban Akumulasi Penyusutan Bangunan (D)
Beban Akumulasi Penyusutan Peralatan (D)
Beban Akumulasi Penyusutan Kendaraan (D)
Beban Kerugian Piutang (D)
Beban Gaji (D)
Beban Denda (D)
Beban Pemeliharaan Asset/Mesin/Kendaraan/Gedung/Bangunan (D)
Beban Pajak Penghasilan (D)
Beban Administrasi Bank (D)
Beban Bunga (D)
Laba Rugi Penjualan Kendaraaan (K)
Beban Lain-lain/ serba-serbi (D)

Ekuitas : Kredit

Modal (K)
Prive (D)
Deviden (D)
Laba Ditahan (K)
Laba Tahun berjalan (K)
Ikhtisar Laba/Rugi (K)

Beberapa Saldo Normal ini semoga bisa membantu, jika ada lagi yang lain silahkan share dengan komentar di blog ini .

Terima Kasih ^_^


Thursday 18 August 2016

What Is Accounting

Accounting is the recording of financial transactions plus storing, sorting, retrieving, summarizing, and presenting the information in various reports and analyses. Accounting is also a profession consisting of individuals having the formal education to carry out these tasks.

One part of accounting focuses on presenting the information in the form of general-purpose financial statements (balance sheet, income statement, etc.) to people outside of the company. These external reports must be prepared in accordance with generally accepted accounting principles often referred to as GAAP or US GAAP. This part of accounting is referred to as financial accounting.

Accounting also entails providing a company's management with the information it needs to keep the business financially healthy. These analyses and reports are not distributed outside of the company. Some of the information will originate from the recorded transactions but some of the information will be estimates and projections based on various assumptions. Three examples of internal analyses and reports are budgets, standards for controlling operations, and estimating selling prices for quoting new jobs. This area of accounting is known as management accounting.

Another part of accounting involves compliance with government regulations pertaining to income tax reporting.

Today much of the recording, storing, and sorting aspects of accounting have been automated as a result of the advances in computer technology. (http://www.accountingcoach.com/blog/what-is-accounting)


Financial reporting framework in Indonesia


The standard setting-body in indonesia is the Financial  Accounting Standard Board (Dewan Standar Akuntansi Keuangan or DSAK) Under Indonesia Institute Of Accountants (Ikatan Akuntansi Indonesia or IAI). Under Indonesia law, both public and private companies must comply with accounting standard issued by DSAK-IAI.

Indonesia's Apporach to IFRS adoption is to maintain its national GAAP (Indonesia Financial Accounting Standards, IFAS) and converge it gradually with IFRSs as much as possible. Currently there is no plan (and consequently no timetable) for a full adoption or IFRSs.

Indonesia is striving to minimise the significant differences between IFRSs and IFASs gradually. Since 2012 the local standards Applied in Indonesia are based on those IFRSs that were effective at 1 January 2009. However, some modification were made. Indonesia will continue the convergence process by considering recent amendements, news standards ( eg IFRSs 9 to 13), IFRS Exposure Drafts.

Currently, the DSAK is committed to maintain a one year difference with IFRS as issued by the IASB until indonesia decides when it will go for full adoption. therefore, the expectation is to converge Indonesian national GAAP (PSAK) with IFRSs as they stood on 1 January 2014 as of 1 January 2015, with IFRSs as they stood on 1 January 2015 as of 1 January 2016 etc. Unless there is a reason not to do so. For Example, IFRS 9 will not be adopted piecemeal: Indonesia is waiting until all phases are completed before considering adopting the standard.

Indonesia will also consider result from the implementation of the first wave of standards resulting from convergence process before new standards are developed. The Jurisdiction will also provide for transition periods of three four years for new standards, however, Indonesia is striving at the same time to keep the gaps between the effective dates of new IFRSs and new IFASs that are based on them as short as possible.

Domestic listed companies do not have the option to fully comply with IFRS.
(http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/asia/indonesia) 

In Indonesia are busy talking about Tax Amnesty, 

Explain . Rendeem . Rellief 

With Tax Amnesty Out the Way, Indonesia Seeks to Lure Investors


After successfully pushing through a tax amnesty law to bring back funds parked overseas, Indonesia’s next key economic agenda item is improving the business climate and directing investment into the processing of commodities, the finance minister said.

To attract investment in manufacturing, infrastructure and services, especially tourism, the government will focus on cutting red tape, Finance Minister Bambang Brodjonegoro said in a Bloomberg Television interview at the Group of 20 meeting in Chengdu, China. That’s in line with its goal of transforming the economy into one based on investment, rather than being dependent on consumption and developing industries to process raw materials, he said.
“The big barrier is our complacency to the commodities,” he said in the interview on July 23. “But with strong consistency from the government, we will be able to do that. Of course it will take time, maybe it won’t be in one to two years, but hopefully in three or four years, we can start seeing the result of this effort.”
President Joko Widodo has been seeking new sources of growth as prices of commodities that made up the bulk of the nation’s exports continue to languish, restricting economic growth at about 5 percent, compared with the 7 percent he pledged when he took office in 2014.

Tax Amnesty

His cabinet has simplified investment permit processes, cut dwelling time at ports and is drafting rules to address dispute settlements -- strategies the government hopes will boost Indonesia’s rank by at least 69 notches to put it among the top 40 nations on the World Bank’s Ease of Doing Business index next year.
The approval of a tax amnesty law in June has given Brodjonegoro some breathing room to boost fiscal spending and prop up growth in the face of weakening revenue. The budget deficit reached 1.83 percent of gross domestic product in the first half, compared with the full-year target of 2.35 percent.
Brodjonegoro said he is readying himself to address a judicial challenge against the law that has been submitted to the Constitutional Court, which is adding to uncertainty on whether the program will succeed.
“We are not concerned,” he said. “Because of our democratic system, all of the new legislation produced by the government and parliament are always challenged in the Constitutional Court. It has been like a ritual.”
So far, investors seem to agree that the tax amnesty will succeed. The nation’s bonds and stocks have attracted a combined $9 billion of inflows this year. The local debt market even saw inflows on June 24, the day after the U.K. voted to leave the European Union, which triggered a widespread sell-off in global financial markets.
The benchmark Jakarta Composite Index entered a bull market on June 29, having gained 13 percent so far in 2016. The rupiah has strengthened 5.2 percent this year, the third-best performer among Asia’s 11 most actively-traded currencies. (http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-24/with-tax-amnesty-out-the-way-indonesia-seeks-to-lure-investors)

Indonesia's approach to IFRS adoption is to maintain its national GAAP (Indonesian Financial Accounting Standards, IFAS) and converge it gradually with IFRSs as much as possible.  Currently there is no plan (and consequently no timetable) for a full adoption of IFRSs.
Indonesia is striving to minimise the significant differences between IFRSs and IFASs gradually.  Since 2012, the local standards applied in Indonesia are based on those IFRSs that were effective at 1 January 2009. However, some modifications were made. Indonesia will continue the convergence process by considering recent amendments, newer standards (eg IFRSs 9 to 13), and IFRS Exposure Drafts.
Currently, the DSAK is committed to maintain a one year difference with IFRS  as issued by the IASB until Indonesia decides when it will go for full adoption. Therefore, the expectation is to converge Indonesian national GAAP (PSAK) with IFRSs as they stood on1 January 2014 as of 1 January 2015, with IFRSs as they stood on1 January 2015 as of 1 January 2016 etc. unless there is a reason not to do so. For example, IFRS 9 will not be adopted piecemeal; Indonesia is waiting until all phases are completed before considering adopting the standard.
Indonesia will also consider results from the implementation of the first wave of standards resulting from the convergence process before new standards are developed. The jurisdiction will also provide for transition periods of three to four years for new standards, however, Indonesia is striving at the same time to keep the gaps between the effective dates of new IFRSs and new IFASs that are based on them as short as possible.
Domestic listed companies do not have the option to fully comply with IFRS.is de
T

he standard-setting body in Indonesia is the Financial Accounting Standards Board (Dewan Standar Akuntansi Keuangan or DSAK) under the Indonesian Institute of Accountants (Ikatan Akuntan Indonesia or IAI). Under Indonesian law, both public and private companies must comply with accounting standards issued by the DSAK-IAI.
Indonesia's approach to IFRS adoption is to maintain its national GAAP (Indonesian Financial Accounting Standards, IFAS) and converge it gradually with IFRSs as much as possible.  Currently there is no plan (and consequently no timetable) for a full adoption of IFRSs.
Indonesia is striving to minimise the significant differences between IFRSs and IFASs gradually.  Since 2012, the local standards applied in Indonesia are based on those IFRSs that were effective at 1 January 2009. However, some modifications were made. Indonesia will continue the convergence process by considering recent amendments, newer standards (eg IFRSs 9 to 13), and IFRS Exposure Drafts.
Currently, the DSAK is committed to maintain a one year difference with IFRS  as issued by the IASB until Indonesia decides when it will go for full adoption. Therefore, the expectation is to converge Indonesian national GAAP (PSAK) with IFRSs as they stood on1 January 2014 as of 1 January 2015, with IFRSs as they stood on1 January 2015 as of 1 January 2016 etc. unless there is a reason not to do so. For example, IFRS 9 will not be adopted piecemeal; Indonesia is waiting until all phases are completed before considering adopting the standard.
Indonesia will also consider results from the implementation of the first wave of standards resulting from the convergence process before new standards are developed. The jurisdiction will also provide for transition periods of three to four years for new standards, however, Indonesia is striving at the same time to keep the gaps between the effective dates of new IFRSs and new IFASs that are based on them as short as possible.
Domestic listed companies do not have the option to fully comply with IFRS.